Kerusakan lingkungan di negeri ini jarang terjadi secara tiba-tiba. Ia bergerak dalam pola yang berulang dan nyaris selalu sama. Hutan dibuka, sumber daya dieksploitasi, keuntungan ekonomi dihasilkan, lalu sebagian keuntungan itu kembali berputar menjadi kekuatan kebijakan. Siklus ini terus berjalan, rapi, legal, dan sering kali dibungkus narasi pembangunan.

Ironisnya, meski pola tersebut terus berulang, pendidikan kita kerap gagal membacanya sebagai sebuah siklus. Kerusakan dipahami sebagai peristiwa terpisah (kasus per kasus), bukan sebagai konsekuensi dari sistem yang saling terkait antara ekonomi, kebijakan, dan cara pandang terhadap alam.

Di ruang kelas, isu lingkungan sering diajarkan secara normatif. Mahasiswa diajak peduli, diminta berhemat, dan diingatkan untuk menjaga alam. Namun pembelajaran jarang sampai pada pertanyaan yang lebih mendasar: siapa yang diuntungkan, siapa yang menanggung dampak, dan mengapa pola yang sama terus diulang.

Di sinilah letak tantangan pendidikan berkelanjutan. Pendidikan tidak cukup hanya membentuk sikap, tetapi harus melatih kemampuan membaca keterhubungan bahwa kebijakan tidak berdiri sendiri, bahwa aktivitas ekonomi membawa konsekuensi ekologis, dan bahwa keputusan hari ini menentukan beban generasi berikutnya. Tanpa kemampuan berpikir seperti ini, kerusakan akan selalu tampak sebagai sesuatu yang wajar.

Sayangnya, pendidikan sains kita masih terlalu fokus pada penguasaan konsep dan pencapaian kognitif. Proses alam dipelajari di kelas dan laboratorium, tetapi sering dilepaskan dari realitas sosial di luar kampus. Akibatnya, lulusan kita mungkin memahami mekanisme ilmiah, namun kurang terlatih untuk mengaitkannya dengan persoalan nyata yang sedang dihadapi masyarakat.

Ketika pendidikan gagal membaca siklus kerusakan, pembangunan yang merusak akan terus dibenarkan. Kritik dianggap menghambat kemajuan, sementara keberlanjutan diperlakukan sebagai jargon. Padahal, tanpa perubahan cara berpikir, pembangunan hanya akan mempercepat kerusakan dengan wajah yang semakin rapi.

Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah kita memiliki cukup ilmu, tetapi apakah pendidikan kita cukup berani untuk mengajarkan tanggung jawab dan kesadaran jangka panjang. Pendidikan berkelanjutan seharusnya membantu generasi muda memahami bahwa kerusakan bukan takdir, melainkan hasil dari pilihan. Dan pilihan hanya bisa diubah jika kita mampu membacanya dengan jernih.

Bicara keberlanjutan di Gorontalo sebetulnya tidak perlu jauh-jauh. Kita hidup di wilayah dengan laut yang kaya, pegunungan yang hijau, dan budaya masyarakat yang kuat. Namun justru di ruang yang dekat inilah, keberlanjutan sering diuji bukan oleh kurangnya pengetahuan, tetapi oleh kebiasaan yang kita anggap wajar.

Setiap musim hujan, banjir datang lagi di titik-titik yang hampir sama. Setiap tahun, Danau Limboto semakin dangkal, dipenuhi sedimentasi dan eceng gondok. Kita sering menyebutnya sebagai “bencana alam”, padahal alam jarang bekerja sendirian. Ada pembukaan lahan di hulu, pengelolaan sampah yang belum selesai, dan tata ruang yang kompromistis semuanya akumulasi keputusan manusia.

Di pesisir, ceritanya tidak jauh berbeda. Laut yang menjadi sumber hidup nelayan kini harus berbagi ruang dengan sampah plastik dan limbah domestik. Kita tahu dampaknya. Kita sering membicarakannya di seminar, rapat, atau diskusi kampus. Tetapi dalam keseharian, kantong plastik tetap dipakai, sampah tetap dibuang ke selokan, dan sungai tetap dianggap “tempat hilangnya masalah”.

Masalah keberlanjutan di Gorontalo bukan soal kurang riset atau kurang data. Laporan, kajian, dan rekomendasi sudah banyak. Tantangannya justru terletak pada jarak antara pengetahuan dan tindakan. Kita paham bahwa lingkungan rusak akan kembali ke kita, tetapi tetap berharap dampaknya tidak terjadi sekarang atau tidak menimpa kita langsung.

Di dunia pendidikan lokal, ironi ini terasa jelas. Kita mengajarkan mahasiswa tentang pembangunan berkelanjutan, ekosistem, dan tanggung jawab sosial. Namun lingkungan belajar sering terpisah dari realitas sekitar. Danau Limboto dibahas sebagai studi kasus, bukan sebagai ruang hidup masyarakat yang sedang terancam. Banjir disebut sebagai contoh, bukan pengalaman kolektif yang perlu direspons bersama.

Keberlanjutan di Gorontalo seharusnya tidak berhenti pada program atau jargon. Ia perlu berangkat dari keberanian untuk jujur: bahwa masalah lingkungan di daerah ini adalah cermin dari cara kita hidup, mengelola ruang, dan memandang alam apakah sebagai mitra kehidupan, atau sekadar sumber yang bisa terus diambil.

Kabar baiknya, Gorontalo punya modal besar. Ikatan sosial masyarakat masih kuat. Skala wilayah memungkinkan kolaborasi yang nyata antara kampus, pemerintah daerah, dan komunitas. Perubahan kecil seperti pengelolaan sampah berbasis komunitas, pendidikan kontekstual, atau praktik hidup yang lebih sadar bisa memberi dampak yang terasa.

Keberlanjutan di Gorontalo bukan mimpi besar yang abstrak. Ia hadir di keputusan sederhana: bagaimana kita memperlakukan sungai, danau, laut, dan ruang hidup bersama. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tahu, tetapi apakah kita bersedia berubah sebelum alam kembali “mengingatkan” dengan cara yang lebih keras.

Menjadi guru dan dosen kerap diposisikan sebagai pekerjaan panggilan jiwa. Ungkapan ini terdengar luhur, tetapi sering kali menyimpan konsekuensi yang tidak ringan. Atas nama pengabdian, ketimpangan kesejahteraan, beban administratif yang menumpuk, serta tuntutan profesional yang terus meningkat dianggap sebagai sesuatu yang wajar untuk diterima, bukan untuk dipersoalkan.

Dalam realitas pendidikan hari ini, tantangan yang dihadapi guru dan dosen tidak semakin sederhana. Target kinerja bertambah, laporan semakin kompleks, ekspektasi publik meninggi, sementara sistem pendukung sering tertatih. Ironisnya, di tengah tekanan yang makin berat itu, bertahan justru jarang dipandang sebagai prestasi. Ia dianggap bagian dari kewajiban, bukan capaian.

Bertahan pun kerap disederhanakan maknanya menjadi sekadar pengabdian. Seolah kelelahan, konsistensi, dan kompetensi adalah sesuatu yang “memang seharusnya”, sehingga tidak layak disebut pencapaian. Padahal, tidak semua orang mampu bertahan di tengah sistem yang belum sepenuhnya adil tanpa kehilangan profesionalisme dan integritas.

Bertahan bukan sekadar hadir di ruang kelas atau menyelesaikan kewajiban administratif. Bertahan berarti tetap profesional di tengah keterbatasan, terus belajar ketika sistem berjalan tidak ideal, dan tetap mendidik ketika apresiasi sering tertinggal jauh di belakang tuntutan. Ia menuntut keteguhan sikap, bukan sekadar ketahanan fisik.

Dalam banyak kasus, yang paling menguras energi bukan hanya beban kerja, tetapi perasaan bahwa usaha yang dilakukan seolah tidak pernah cukup. Ketika segala sesuatu diukur lewat angka jam mengajar, publikasi, dan luaran lainnya. Sementara hal-hal yang tidak mudah diukur seperti kejujuran, kepedulian, dan konsistensi justru mudah diabaikan.

Karena itu, memaknai bertahan hanya sebagai pengabdian justru mereduksi nilainya. Profesionalisme dalam pendidikan bukan soal pengorbanan tanpa batas, melainkan tentang menjaga mutu, etika, dan tanggung jawab di tengah kondisi yang tidak selalu mendukung. Bertahan, dalam pengertian ini, adalah sikap aktif, bukan pasif.

Di tengah carut-marut sistem pendidikan, memilih tetap menjadi guru dan dosen adalah keputusan sadar. Ia bukan pilihan yang selalu menjanjikan kenyamanan, tetapi pilihan yang menuntut keteguhan. Maka, bertahan dengan tetap menjaga integritas adalah pencapaian yang layak diakui, karena tidak semua orang sanggup melakukannya.