By. Jumadi Mori Salam Tuasikal

              Patronase politik kampus adalah praktik di mana jaringan hubungan pribadi, kelompok, atau organisasi digunakan untuk memengaruhi keputusan dan kebijakan di dalam institusi pendidikan tinggi. Patronase ini sering kali melibatkan penggunaan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial untuk memperkuat posisi seseorang atau kelompok tertentu dalam struktur kepemimpinan kampus. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas institusi pendidikan tetapi juga mengancam kebebasan akademik dan keadilan dalam lingkungan kampus (Weber, 2018).

              Secara umum, patronase politik di kampus dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam proses pemilihan para pimpinan, pengangkatan staf akademik dan administratif, alokasi dana penelitian, serta pemberian beasiswa dan fasilitas. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan penting sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan afiliasi pribadi daripada meritokrasi atau kualitas akademik (Altbach & Salmi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa patronase politik telah menjadi isu sistemik yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Masalah patronase politik di kampus sering kali muncul dari adanya keterkaitan antara universitas dan aktor politik eksternal. Keterlibatan pihak luar, seperti pemerintah, partai politik, atau korporasi, dalam urusan kampus dapat memengaruhi independensi institusi akademik. Sebagai contoh, beberapa universitas di Asia dan Afrika dilaporkan telah mengalami tekanan dari pihak politik untuk mengadopsi kebijakan atau mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan agenda pemerintah atau partai politik tertentu (Marginson, 2021).

              Di sisi lain, patronase politik juga dapat dipicu oleh dinamika internal di kampus. Jaringan kekuasaan lokal yang terdiri dari dosen senior, administrator, dan kelompok mahasiswa tertentu sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menggunakan patronase untuk mempertahankan status quo atau untuk melawan perubahan yang dianggap mengancam kepentingan mereka (Goedegebuure & Hayden, 2017). Dalam konteks global, patronase politik kampus telah menarik perhatian sebagai isu yang dapat menghambat kemajuan akademik dan reformasi pendidikan tinggi. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Higher Education Policy Institute (HEPI) menunjukkan bahwa universitas-universitas yang terlibat dalam praktik patronase cenderung memiliki tingkat inovasi yang lebih rendah dan lebih sedikit menarik talenta internasional (Hillman, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana patronase politik beroperasi di kampus dan mencari cara untuk mengatasinya.

              Patronase politik di kampus bukanlah fenomena baru. Jejaknya dapat dilacak hingga ke abad pertengahan ketika universitas pertama kali didirikan di Eropa. Pada masa itu, hubungan erat antara universitas dan gereja atau negara sering kali menyebabkan pengaruh politik yang kuat dalam keputusan akademik. Banyak posisi kepemimpinan di universitas diisi berdasarkan kedekatan dengan penguasa politik atau gerejawi, daripada kompetensi akademik (Kerr, 2001). Seiring berjalannya waktu, patronase politik terus berkembang dan mengalami transformasi, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di banyak negara, pemerintah mulai melihat universitas sebagai instrumen penting untuk membentuk ideologi dan identitas nasional. Ini menyebabkan meningkatnya intervensi politik dalam urusan kampus, termasuk dalam hal kurikulum, pengangkatan staf, dan kebijakan lainnya (Perkin, 2015).

              Pada era pasca-Perang Dunia II, dengan meningkatnya gerakan dekolonisasi dan demokratisasi, banyak universitas di seluruh dunia mulai memperoleh lebih banyak otonomi dari pemerintah. Namun, ini tidak sepenuhnya menghilangkan praktik patronase politik. Di beberapa negara, terutama yang mengalami rezim otoriter atau semi-otoriter, pemerintah tetap mempertahankan pengaruh kuat di kampus melalui kontrol pendanaan, penunjukan kepemimpinan, dan tekanan politik (Altbach, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dan meningkatnya persaingan di sektor pendidikan tinggi telah mengubah lanskap patronase politik kampus. Banyak universitas kini berada di bawah tekanan untuk menarik dana eksternal, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini menciptakan peluang bagi aktor politik dan ekonomi untuk menggunakan patronase sebagai cara untuk memperoleh pengaruh di kampus. Misalnya, di beberapa negara berkembang, universitas yang bergantung pada pendanaan pemerintah sering kali dipaksa untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan agenda politik tertentu (Salmi, 2019).

              Namun, patronase politik di kampus juga mengalami perubahan signifikan dengan munculnya teknologi digital dan media sosial. Di satu sisi, teknologi ini memungkinkan lebih banyak transparansi dan pengawasan terhadap praktik-praktik patronase. Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat jaringan patronase melalui kampanye propaganda, disinformasi, atau manipulasi opini publik (Marginson, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami evolusi patronase politik di kampus dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang lebih luas. Meskipun ada banyak tantangan yang terkait dengan patronase politik, ada juga upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi pengaruhnya. Beberapa universitas, terutama di negara-negara maju, telah mengadopsi kebijakan transparansi yang lebih ketat, prosedur pengangkatan yang lebih adil, dan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan integritas dalam pengambilan keputusan. Namun, di banyak tempat lain, patronase politik tetap menjadi bagian integral dari dinamika kampus yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut (Weber, 2018).

              Patronase politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan kebebasan akademik di kampus. Situasi patronase politik dapat mengganggu otonomi institusional. Ketika keputusan-keputusan penting di kampus didasarkan pada pertimbangan politik daripada kriteria akademik, hal ini dapat merusak integritas institusi tersebut. Misalnya, pengangkatan pimpinan kampus yang lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi dapat mengarah pada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan akademik yang lebih luas (Altbach, 2020). Selain itu patronase politik dapat menciptakan lingkungan akademik yang represif. Dalam beberapa kasus, pihak kampus mungkin merasa terpaksa untuk memberlakukan kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, atau kebebasan penelitian. Hal ini sering terjadi di negara-negara di mana pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap universitas dan menggunakan kekuasaannya untuk menekan kritik atau perbedaan pendapat (Hillman, 2022). Akibatnya, atmosfer kampus menjadi tidak kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan inovasi.

              Disisi lain patronase politik dapat memengaruhi alokasi sumber daya kampus. Dana penelitian, beasiswa, dan fasilitas lainnya sering kali dialokasikan berdasarkan hubungan patronase daripada kebutuhan atau prestasi akademik. Ini menciptakan ketidakadilan dan merusak meritokrasi, di mana mahasiswa atau staf yang lebih berhak tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kualitas akademik dan reputasi universitas (Perkin, 2015). Beberapa kajian juga menyebutkan bahwa patronase politik dapat memperkuat praktik korupsi di kampus. Ketika pengaruh politik mendominasi proses pengambilan keputusan, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya meningkat. Beberapa studi menunjukkan bahwa universitas yang terlibat dalam praktik patronase politik lebih rentan terhadap kasus-kasus korupsi, seperti suap dalam pengangkatan staf atau penerimaan mahasiswa (Marginson, 2021). Ini tidak hanya merusak reputasi universitas tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

              Dampak patronase politik juga terlihat dalam rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa yang merasa bahwa keputusan di kampus dikendalikan oleh jaringan patronase cenderung kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampus atau untuk menyuarakan pendapat mereka. Ini dapat menyebabkan apatisme politik dan sosial, serta menghambat perkembangan keterampilan kepemimpinan dan kewarganegaraan yang penting bagi masa depan mereka (Goedegebuure & Hayden, 2017).

              Mahasiswa dan dosen di berbagai universitas telah merespons praktik patronase politik dengan berbagai cara. Salah satu respon yang paling umum adalah melalui protes dan demonstrasi. Di beberapa negara, mahasiswa telah turun ke jalan untuk menuntut transparansi, keadilan, dan otonomi akademik. Demonstrasi ini sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap proses pemilihan pimpinan kampus, pengangkatan staf, atau kebijakan kampus yang dianggap tidak adil (Marginson, 2021). Di sisi lain, banyak dosen dan akademisi yang merespons patronase politik dengan menulis dan menerbitkan kritik akademik terhadap praktik-praktik tersebut. Artikel dan buku yang ditulis oleh akademisi ini sering kali bertujuan untuk mengungkapkan ketidakadilan dan korupsi yang terjadi di kampus, serta untuk mendorong reformasi. Tulisan-tulisan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga integritas akademik dan mempromosikan transparansi (Altbach & Salmi, 2019).

              Selain protes dan publikasi, ada juga upaya untuk memperkuat organisasi mahasiswa dan serikat dosen. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak mahasiswa dan staf, serta dalam menekan pihak kampus untuk lebih transparan dan akuntabel. Beberapa organisasi bahkan berhasil mempengaruhi kebijakan kampus dan memenangkan perubahan signifikan dalam pengangkatan dan prosedur pemilihan (Goedegebuure & Hayden, 2017). Namun respon ini tidak selalu berhasil. Dalam beberapa kasus, protes mahasiswa dan dosen menghadapi represifitas dari pihak kampus atau pihak berwenang. Ada laporan tentang mahasiswa yang ditangkap, diintimidasi, atau dikeluarkan dari kampus karena keterlibatan mereka dalam kegiatan protes. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan patronase politik di kampus sering kali menghadapi tantangan yang berat (Hillman, 2022).

              Di sisi lain, ada juga kelompok mahasiswa dan dosen yang memilih untuk bekerja dalam sistem yang ada dengan cara yang lebih kolaboratif. Mereka mencoba bernegosiasi dengan pihak otoritas kampus dan mengadvokasi perubahan melalui dialog dan mediasi. Pendekatan ini kadang-kadang berhasil, terutama jika pihak kampus terbuka untuk melakukan reformasi, tetapi di tempat lain, pendekatan ini mungkin menghadapi batasan yang signifikan (Salmi, 2019).

              Mengatasi patronase politik di kampus memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multisegmen. Salah satu cara efektif untuk mengurangi pengaruh patronase adalah dengan memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan kampus yang lebih terbuka tentang penunjukan, alokasi dana, dan keputusan strategis lainnya dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Altbach & Salmi, 2019). Penting juga untuk memperkuat mekanisme pengawasan independen di universitas. Lembaga-lembaga seperti dewan pengawas yang terdiri dari anggota yang bukan bagian dari struktur universitas dapat memberikan pengawasan yang lebih objektif terhadap praktik-praktik yang terjadi di kampus. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengevaluasi setiap dugaan pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan (Hillman, 2022).

              Selain itu, universitas dapat memperkenalkan sistem meritokrasi yang lebih ketat dalam penunjukan staf dan pemberian beasiswa. Penilaian kinerja yang transparan, berstandar tinggi, dan bebas dari intervensi politik dapat memastikan bahwa hanya individu yang paling kompeten dan berkualitas yang mendapatkan posisi dan sumber daya yang penting. Ini juga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di kampus (Salmi, 2019). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempromosikan kebijakan yang melindungi kebebasan akademik dan hak asasi manusia di kampus. Universitas harus memastikan bahwa semua anggotanya, baik mahasiswa maupun staf, memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan pembalasan. Ini termasuk mengadopsi kode etik yang kuat dan menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia (Marginson, 2021).