By. Jumadi Mori Salam Tuasikal

              Patronase politik kampus adalah praktik di mana jaringan hubungan pribadi, kelompok, atau organisasi digunakan untuk memengaruhi keputusan dan kebijakan di dalam institusi pendidikan tinggi. Patronase ini sering kali melibatkan penggunaan kekuasaan politik, ekonomi, dan sosial untuk memperkuat posisi seseorang atau kelompok tertentu dalam struktur kepemimpinan kampus. Fenomena ini tidak hanya merusak integritas institusi pendidikan tetapi juga mengancam kebebasan akademik dan keadilan dalam lingkungan kampus (Weber, 2018).

              Secara umum, patronase politik di kampus dapat muncul dalam berbagai bentuk, termasuk dalam proses pemilihan para pimpinan, pengangkatan staf akademik dan administratif, alokasi dana penelitian, serta pemberian beasiswa dan fasilitas. Dalam konteks ini, keputusan-keputusan penting sering kali lebih dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan afiliasi pribadi daripada meritokrasi atau kualitas akademik (Altbach & Salmi, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa patronase politik telah menjadi isu sistemik yang perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terlibat. Masalah patronase politik di kampus sering kali muncul dari adanya keterkaitan antara universitas dan aktor politik eksternal. Keterlibatan pihak luar, seperti pemerintah, partai politik, atau korporasi, dalam urusan kampus dapat memengaruhi independensi institusi akademik. Sebagai contoh, beberapa universitas di Asia dan Afrika dilaporkan telah mengalami tekanan dari pihak politik untuk mengadopsi kebijakan atau mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan agenda pemerintah atau partai politik tertentu (Marginson, 2021).

              Di sisi lain, patronase politik juga dapat dipicu oleh dinamika internal di kampus. Jaringan kekuasaan lokal yang terdiri dari dosen senior, administrator, dan kelompok mahasiswa tertentu sering kali memanfaatkan posisi mereka untuk memengaruhi pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, mereka dapat menggunakan patronase untuk mempertahankan status quo atau untuk melawan perubahan yang dianggap mengancam kepentingan mereka (Goedegebuure & Hayden, 2017). Dalam konteks global, patronase politik kampus telah menarik perhatian sebagai isu yang dapat menghambat kemajuan akademik dan reformasi pendidikan tinggi. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Higher Education Policy Institute (HEPI) menunjukkan bahwa universitas-universitas yang terlibat dalam praktik patronase cenderung memiliki tingkat inovasi yang lebih rendah dan lebih sedikit menarik talenta internasional (Hillman, 2022). Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana patronase politik beroperasi di kampus dan mencari cara untuk mengatasinya.

              Patronase politik di kampus bukanlah fenomena baru. Jejaknya dapat dilacak hingga ke abad pertengahan ketika universitas pertama kali didirikan di Eropa. Pada masa itu, hubungan erat antara universitas dan gereja atau negara sering kali menyebabkan pengaruh politik yang kuat dalam keputusan akademik. Banyak posisi kepemimpinan di universitas diisi berdasarkan kedekatan dengan penguasa politik atau gerejawi, daripada kompetensi akademik (Kerr, 2001). Seiring berjalannya waktu, patronase politik terus berkembang dan mengalami transformasi, terutama pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di banyak negara, pemerintah mulai melihat universitas sebagai instrumen penting untuk membentuk ideologi dan identitas nasional. Ini menyebabkan meningkatnya intervensi politik dalam urusan kampus, termasuk dalam hal kurikulum, pengangkatan staf, dan kebijakan lainnya (Perkin, 2015).

              Pada era pasca-Perang Dunia II, dengan meningkatnya gerakan dekolonisasi dan demokratisasi, banyak universitas di seluruh dunia mulai memperoleh lebih banyak otonomi dari pemerintah. Namun, ini tidak sepenuhnya menghilangkan praktik patronase politik. Di beberapa negara, terutama yang mengalami rezim otoriter atau semi-otoriter, pemerintah tetap mempertahankan pengaruh kuat di kampus melalui kontrol pendanaan, penunjukan kepemimpinan, dan tekanan politik (Altbach, 2020). Dalam beberapa dekade terakhir, globalisasi dan meningkatnya persaingan di sektor pendidikan tinggi telah mengubah lanskap patronase politik kampus. Banyak universitas kini berada di bawah tekanan untuk menarik dana eksternal, baik dari pemerintah maupun pihak swasta. Hal ini menciptakan peluang bagi aktor politik dan ekonomi untuk menggunakan patronase sebagai cara untuk memperoleh pengaruh di kampus. Misalnya, di beberapa negara berkembang, universitas yang bergantung pada pendanaan pemerintah sering kali dipaksa untuk mengadopsi kebijakan yang sesuai dengan agenda politik tertentu (Salmi, 2019).

              Namun, patronase politik di kampus juga mengalami perubahan signifikan dengan munculnya teknologi digital dan media sosial. Di satu sisi, teknologi ini memungkinkan lebih banyak transparansi dan pengawasan terhadap praktik-praktik patronase. Di sisi lain, teknologi juga dapat digunakan untuk memperkuat jaringan patronase melalui kampanye propaganda, disinformasi, atau manipulasi opini publik (Marginson, 2021). Oleh karena itu, penting untuk memahami evolusi patronase politik di kampus dalam konteks perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang lebih luas. Meskipun ada banyak tantangan yang terkait dengan patronase politik, ada juga upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk mengurangi pengaruhnya. Beberapa universitas, terutama di negara-negara maju, telah mengadopsi kebijakan transparansi yang lebih ketat, prosedur pengangkatan yang lebih adil, dan mekanisme pengawasan independen untuk memastikan integritas dalam pengambilan keputusan. Namun, di banyak tempat lain, patronase politik tetap menjadi bagian integral dari dinamika kampus yang memerlukan perhatian dan tindakan lebih lanjut (Weber, 2018).

              Patronase politik memiliki dampak yang signifikan terhadap kebijakan dan kebebasan akademik di kampus. Situasi patronase politik dapat mengganggu otonomi institusional. Ketika keputusan-keputusan penting di kampus didasarkan pada pertimbangan politik daripada kriteria akademik, hal ini dapat merusak integritas institusi tersebut. Misalnya, pengangkatan pimpinan kampus yang lebih didasarkan pada afiliasi politik daripada kompetensi dapat mengarah pada kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan akademik yang lebih luas (Altbach, 2020). Selain itu patronase politik dapat menciptakan lingkungan akademik yang represif. Dalam beberapa kasus, pihak kampus mungkin merasa terpaksa untuk memberlakukan kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi, kebebasan berkumpul, atau kebebasan penelitian. Hal ini sering terjadi di negara-negara di mana pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap universitas dan menggunakan kekuasaannya untuk menekan kritik atau perbedaan pendapat (Hillman, 2022). Akibatnya, atmosfer kampus menjadi tidak kondusif bagi pertumbuhan intelektual dan inovasi.

              Disisi lain patronase politik dapat memengaruhi alokasi sumber daya kampus. Dana penelitian, beasiswa, dan fasilitas lainnya sering kali dialokasikan berdasarkan hubungan patronase daripada kebutuhan atau prestasi akademik. Ini menciptakan ketidakadilan dan merusak meritokrasi, di mana mahasiswa atau staf yang lebih berhak tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi kualitas akademik dan reputasi universitas (Perkin, 2015). Beberapa kajian juga menyebutkan bahwa patronase politik dapat memperkuat praktik korupsi di kampus. Ketika pengaruh politik mendominasi proses pengambilan keputusan, peluang untuk penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya meningkat. Beberapa studi menunjukkan bahwa universitas yang terlibat dalam praktik patronase politik lebih rentan terhadap kasus-kasus korupsi, seperti suap dalam pengangkatan staf atau penerimaan mahasiswa (Marginson, 2021). Ini tidak hanya merusak reputasi universitas tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan tinggi.

              Dampak patronase politik juga terlihat dalam rendahnya tingkat partisipasi dan keterlibatan mahasiswa. Mahasiswa yang merasa bahwa keputusan di kampus dikendalikan oleh jaringan patronase cenderung kurang termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan kampus atau untuk menyuarakan pendapat mereka. Ini dapat menyebabkan apatisme politik dan sosial, serta menghambat perkembangan keterampilan kepemimpinan dan kewarganegaraan yang penting bagi masa depan mereka (Goedegebuure & Hayden, 2017).

              Mahasiswa dan dosen di berbagai universitas telah merespons praktik patronase politik dengan berbagai cara. Salah satu respon yang paling umum adalah melalui protes dan demonstrasi. Di beberapa negara, mahasiswa telah turun ke jalan untuk menuntut transparansi, keadilan, dan otonomi akademik. Demonstrasi ini sering kali dipicu oleh ketidakpuasan terhadap proses pemilihan pimpinan kampus, pengangkatan staf, atau kebijakan kampus yang dianggap tidak adil (Marginson, 2021). Di sisi lain, banyak dosen dan akademisi yang merespons patronase politik dengan menulis dan menerbitkan kritik akademik terhadap praktik-praktik tersebut. Artikel dan buku yang ditulis oleh akademisi ini sering kali bertujuan untuk mengungkapkan ketidakadilan dan korupsi yang terjadi di kampus, serta untuk mendorong reformasi. Tulisan-tulisan ini juga berfungsi sebagai upaya untuk menjaga integritas akademik dan mempromosikan transparansi (Altbach & Salmi, 2019).

              Selain protes dan publikasi, ada juga upaya untuk memperkuat organisasi mahasiswa dan serikat dosen. Organisasi-organisasi ini berperan penting dalam mengadvokasi hak-hak mahasiswa dan staf, serta dalam menekan pihak kampus untuk lebih transparan dan akuntabel. Beberapa organisasi bahkan berhasil mempengaruhi kebijakan kampus dan memenangkan perubahan signifikan dalam pengangkatan dan prosedur pemilihan (Goedegebuure & Hayden, 2017). Namun respon ini tidak selalu berhasil. Dalam beberapa kasus, protes mahasiswa dan dosen menghadapi represifitas dari pihak kampus atau pihak berwenang. Ada laporan tentang mahasiswa yang ditangkap, diintimidasi, atau dikeluarkan dari kampus karena keterlibatan mereka dalam kegiatan protes. Hal ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan patronase politik di kampus sering kali menghadapi tantangan yang berat (Hillman, 2022).

              Di sisi lain, ada juga kelompok mahasiswa dan dosen yang memilih untuk bekerja dalam sistem yang ada dengan cara yang lebih kolaboratif. Mereka mencoba bernegosiasi dengan pihak otoritas kampus dan mengadvokasi perubahan melalui dialog dan mediasi. Pendekatan ini kadang-kadang berhasil, terutama jika pihak kampus terbuka untuk melakukan reformasi, tetapi di tempat lain, pendekatan ini mungkin menghadapi batasan yang signifikan (Salmi, 2019).

              Mengatasi patronase politik di kampus memerlukan pendekatan yang komprehensif dan multisegmen. Salah satu cara efektif untuk mengurangi pengaruh patronase adalah dengan memperkuat transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Kebijakan kampus yang lebih terbuka tentang penunjukan, alokasi dana, dan keputusan strategis lainnya dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Altbach & Salmi, 2019). Penting juga untuk memperkuat mekanisme pengawasan independen di universitas. Lembaga-lembaga seperti dewan pengawas yang terdiri dari anggota yang bukan bagian dari struktur universitas dapat memberikan pengawasan yang lebih objektif terhadap praktik-praktik yang terjadi di kampus. Lembaga ini harus memiliki wewenang untuk menyelidiki dan mengevaluasi setiap dugaan pelanggaran etika atau penyalahgunaan kekuasaan (Hillman, 2022).

              Selain itu, universitas dapat memperkenalkan sistem meritokrasi yang lebih ketat dalam penunjukan staf dan pemberian beasiswa. Penilaian kinerja yang transparan, berstandar tinggi, dan bebas dari intervensi politik dapat memastikan bahwa hanya individu yang paling kompeten dan berkualitas yang mendapatkan posisi dan sumber daya yang penting. Ini juga akan membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di kampus (Salmi, 2019). Upaya lain yang dapat dilakukan adalah dengan mempromosikan kebijakan yang melindungi kebebasan akademik dan hak asasi manusia di kampus. Universitas harus memastikan bahwa semua anggotanya, baik mahasiswa maupun staf, memiliki hak untuk menyuarakan pendapat mereka tanpa takut akan pembalasan. Ini termasuk mengadopsi kode etik yang kuat dan menyediakan mekanisme pengaduan yang aman dan rahasia (Marginson, 2021).

By. Jumadi Mori Salam Tuasikal

              Tirani kampus adalah situasi di mana kekuasaan yang berlebihan dan tidak proporsional digunakan oleh pihak otoritas kampus, seperti administrator, dosen, atau organisasi mahasiswa, terhadap individu atau kelompok tertentu. Istilah ini mencakup berbagai tindakan mulai dari intimidasi, diskriminasi, pengekangan kebebasan berekspresi, hingga penyalahgunaan wewenang akademis. Fenomena ini telah menjadi sorotan dalam beberapa dekade terakhir karena meningkatnya kesadaran akan pentingnya lingkungan pendidikan yang inklusif dan demokratis. Dalam konteks ini, tirani kampus dapat dilihat sebagai bentuk penindasan yang melibatkan penggunaan kekuasaan secara tidak adil untuk mempertahankan kontrol atas komunitas akademik. Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kampus yang otoriter dapat menyebabkan trauma psikologis, penurunan prestasi akademik, dan peningkatan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa (Smith & Phillips, 2020). Dengan demikian, isu ini memiliki relevansi yang mendalam terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika.

              Secara historis, konsep tirani kampus tidaklah baru. Kasus-kasus tirani di lingkungan pendidikan telah dilaporkan sejak era universitas abad pertengahan di Eropa, di mana otoritas gereja dan negara sering kali memengaruhi kebebasan akademik (Kerr, 1963). Namun, bentuk dan dampaknya terus berkembang seiring dengan perubahan dinamika sosial, politik, dan teknologi. Di era modern, isu tirani kampus mencakup berbagai dimensi, seperti kebijakan kampus yang otoriter, pembatasan hak-hak mahasiswa, hingga penyalahgunaan teknologi untuk memata-matai atau mengontrol perilaku mahasiswa. Semua ini menimbulkan kekhawatiran tentang pelanggaran hak asasi manusia dan standar etika dalam pendidikan (Johnson, 2019). Oleh karena itu, penting untuk memahami akar masalah ini dan mengeksplorasi bagaimana kampus dapat menjadi tempat yang lebih adil dan terbuka.

              Sejarah tirani kampus dapat ditelusuri kembali ke abad pertengahan, ketika universitas pertama kali didirikan di Eropa. Pada masa itu, universitas adalah institusi yang sangat terikat dengan otoritas gereja dan negara. Penindasan terhadap kebebasan akademik sering terjadi, terutama ketika ajaran atau penelitian dianggap bertentangan dengan doktrin agama atau kepentingan politik (Kerr, 1963). Para akademisi yang menentang norma yang ada sering kali dihukum atau diasingkan. Selama abad ke-19 dan ke-20, universitas mulai memperoleh otonomi lebih besar. Namun, ini tidak berarti bahwa tirani kampus lenyap. Sebaliknya, bentuknya berubah menjadi lebih halus dan kompleks. Dalam beberapa kasus, administrator kampus menggunakan kekuasaan mereka untuk mengontrol kurikulum dan kebijakan kampus sesuai dengan kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Misalnya, pada era Perang Dingin, beberapa universitas di Amerika Serikat dan Eropa memberlakukan kebijakan yang ketat untuk mengontrol kegiatan politik dan ideologis mahasiswa (Altbach, 1971). Pada akhir abad ke-20, dengan meningkatnya gerakan hak asasi manusia dan demokrasi di seluruh dunia, ada tekanan yang lebih besar terhadap universitas untuk menjadi lebih transparan dan adil dalam kebijakan mereka. Namun, meskipun ada kemajuan, banyak universitas tetap menjadi tempat di mana kekuasaan yang tidak proporsional dapat digunakan untuk menekan perbedaan pendapat. Ini sering kali mencerminkan ketidaksetaraan yang lebih besar dalam masyarakat, termasuk isu-isu gender, ras, dan kelas (Giroux, 2002).

              Di abad ke-21, tirani kampus menjadi lebih kompleks dengan hadirnya teknologi baru. Alat-alat digital seperti media sosial dan sistem pemantauan online digunakan oleh beberapa pihak kampus untuk mengawasi aktivitas mahasiswa dan dosen, terkadang dengan cara yang mengancam kebebasan berekspresi (Cottom, 2017). Sementara teknologi dapat menjadi alat untuk pemberdayaan, penggunaannya juga dapat memfasilitasi kontrol yang lebih besar dan penyalahgunaan kekuasaan. Konteks globalisasi dan peningkatan keragaman di kampus-kampus juga telah menambah dimensi baru terhadap tirani kampus. Mahasiswa internasional dan kelompok minoritas sering kali menghadapi diskriminasi dan marginalisasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semua faktor ini menunjukkan bahwa tirani kampus bukanlah fenomena statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan dinamika sosial, politik, dan ekonomi global (Bhambra, 2014).

              Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya tirani kampus. Diantaranya adanya hierarki kekuasaan yang kaku di universitas sering kali menjadi penyebab utama. Struktur administratif yang tertutup dan birokratis cenderung memusatkan kekuasaan di tangan segelintir orang, sering kali tanpa ada mekanisme pengawasan yang efektif. Hal ini menciptakan kondisi di mana kebijakan kampus dapat diambil tanpa konsultasi atau persetujuan dari pihak yang terdampak, seperti mahasiswa dan dosen (Clark, 1983). Selain itu  faktor ekonomi memainkan peran penting. Kampus sering kali menjadi arena persaingan untuk mendapatkan sumber daya, baik dalam bentuk pendanaan penelitian, subsidi pemerintah, maupun donasi dari pihak swasta. Tekanan ekonomi ini dapat mendorong kebijakan yang lebih represif, misalnya dalam hal pengurangan biaya operasional atau peningkatan pendapatan melalui peningkatan biaya kuliah, yang pada akhirnya merugikan mahasiswa (Slaughter & Rhoades, 2004).

            Ada juga tinjauan dari aspek politik yang tidak dapat diabaikan. Universitas sering kali menjadi tempat perdebatan politik dan ideologis, baik dari dalam maupun dari luar. Tekanan politik ini dapat datang dari pemerintah, partai politik, atau kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu. Dalam banyak kasus, universitas dapat menjadi alat politik yang digunakan untuk mendiskriminasi kelompok tertentu atau untuk mengekang kebebasan berekspresi dan berpendapat (Giroux, 2007). berkenaan dengan hal ini konteks budaya institusional yang tertutup dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan juga dapat memfasilitasi tirani kampus. Tanpa adanya mekanisme akuntabilitas yang jelas, pihak otoritas kampus dapat dengan mudah menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam beberapa kasus, ini dapat melibatkan konflik kepentingan, nepotisme, atau bahkan korupsi (Bok, 2003). Serta faktor yang seringkali tidak diperhitungkan yaitu kurangnya partisipasi mahasiswa dalam pengambilan keputusan kampus juga merupakan faktor penyebab. Banyak kampus yang tidak memberikan ruang yang cukup bagi mahasiswa untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, baik itu melalui badan perwakilan mahasiswa atau melalui forum-forum dialog. Hal ini membuat kebijakan kampus sering kali tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mahasiswa, dan malah memperkuat struktur kekuasaan yang tidak demokratis (McNay, 1995).

              Tirani kampus tidak hanya memengaruhi dinamika kekuasaan di dalam kampus, tetapi juga berdampak signifikan terhadap kesehatan sosial dan psikologis mahasiswa serta staf. Tirani kampus dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang tinggi di kalangan mahasiswa. Penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang merasa dikontrol atau ditekan oleh otoritas kampus lebih rentan mengalami masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan (Jones & Cooke, 2021). Tirani kampus juga berdampak pada kualitas akademik. Mahasiswa yang merasa tidak memiliki kebebasan untuk berekspresi atau berpendapat sering kali merasa tidak termotivasi untuk belajar dan terlibat dalam kegiatan akademik. Ini dapat menyebabkan penurunan prestasi akademik, penurunan kehadiran, dan bahkan peningkatan angka putus sekolah (Bell, 2018). Kondiri tersebut juga dapat memicu ketegangan sosial dan polarisasi di kalangan mahasiswa dan staf. Dalam situasi di mana kekuasaan digunakan untuk mengontrol atau mendiskriminasi kelompok tertentu, konflik antar kelompok dapat dengan mudah muncul. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak sehat, di mana perbedaan pendapat tidak dihargai dan dialog terbuka menjadi sulit untuk dilakukan (Goodman, 2014).

              Keberlangsungan Tirani kampus juga dapat mengurangi kepercayaan terhadap institusi pendidikan itu sendiri. Mahasiswa yang merasa bahwa hak-hak mereka dilanggar atau bahwa kebijakan kampus tidak adil cenderung kehilangan rasa percaya terhadap universitas mereka. Hal ini dapat berdampak negatif terhadap reputasi universitas di mata calon mahasiswa, masyarakat, dan mitra industri (Pusser, 2003). Serta dapat menghambat inovasi dan kebebasan akademik. Kampus yang otoriter sering kali menekan ide-ide yang dianggap kontroversial atau tidak sesuai dengan kebijakan yang ada. Ini menciptakan lingkungan di mana akademisi dan mahasiswa merasa takut untuk mengeksplorasi ide-ide baru atau untuk melakukan penelitian yang mungkin bertentangan dengan kebijakan kampus atau pandangan umum (Fish, 2011).

              Dari perspektif mahasiswa, tirani kampus sering kali dianggap sebagai bentuk penindasan yang membatasi kebebasan mereka untuk belajar, berkreasi, dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di kampus. Banyak mahasiswa yang merasa bahwa hak-hak mereka sering kali diabaikan oleh pihak otoritas kampus, terutama dalam hal kebijakan yang berkaitan dengan biaya pendidikan, kurikulum, dan kebijakan disiplin (Carson, 2012). Mahasiswa juga merasa bahwa tirani kampus menghambat kebebasan berekspresi dan perdebatan akademik. Mereka sering kali mengalami sensor atau tekanan untuk tidak menyuarakan pendapat yang berbeda dari kebijakan resmi kampus atau pandangan mayoritas. Hal ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kebebasan berpikir dan dialog terbuka, yang seharusnya menjadi salah satu ciri utama pendidikan tinggi (Butler, 2017).

              Banyak mahasiswa mengungkapkan bahwa mereka merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan penting di kampus. Meski ada badan perwakilan mahasiswa, sering kali peran mereka dianggap simbolis dan tidak memiliki pengaruh nyata terhadap kebijakan kampus. Hal ini memperkuat rasa tidak puas dan ketidakpercayaan terhadap pihak otoritas kampus (Giroux, 2002). Selain itu, ada juga keluhan bahwa kebijakan kampus sering kali tidak transparan dan sulit dipahami. Mahasiswa merasa bahwa mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai proses pengambilan keputusan, seperti pemilihan rektor, alokasi dana, atau kebijakan akademik. Kurangnya transparansi ini memunculkan kecurigaan terhadap adanya praktik-praktik yang tidak adil atau tidak etis (Bok, 2003). Mahasiswa juga sering kali merasa bahwa mereka tidak memiliki tempat yang aman untuk mengajukan keluhan atau menyuarakan ketidakpuasan mereka. Banyak kampus yang tidak memiliki mekanisme pengaduan yang efektif atau yang benar-benar melindungi hak-hak mahasiswa. Akibatnya, banyak mahasiswa yang merasa enggan untuk menyuarakan masalah mereka karena takut akan reaksi negatif atau pembalasan dari pihak kampus (Johnson, 2019).

              Di era digital ini, teknologi memainkan peran ganda dalam konteks tirani kampus. Di satu sisi, teknologi dapat digunakan untuk memperkuat pengawasan dan kontrol oleh otoritas kampus. Contohnya, penggunaan sistem pemantauan daring, alat-alat analitik data, dan aplikasi survei dapat digunakan untuk memata-matai aktivitas mahasiswa dan dosen, serta untuk mengendalikan perilaku mereka (Cottom, 2017). Ini sering kali dilakukan dengan dalih meningkatkan keamanan atau efisiensi, tetapi pada kenyataannya, dapat mengancam kebebasan dan privasi. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menjadi alat yang kuat untuk memerangi tirani kampus. Media sosial, misalnya, telah digunakan oleh mahasiswa di seluruh dunia untuk mengorganisir gerakan protes, menyuarakan ketidakpuasan, dan menuntut perubahan. Teknologi memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan efisien, serta memberikan platform bagi mahasiswa untuk berbicara secara kolektif melawan praktik-praktik otoriter di kampus (Puschmann & Ausserhofer, 2017).

              Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di kampus. Alat-alat digital seperti platform e-governance, aplikasi feedback mahasiswa, dan portal akses informasi dapat memungkinkan mahasiswa dan staf untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa kebijakan kampus diambil secara transparan dan inklusif (Jongbloed, 2008). Namun, penggunaan teknologi dalam konteks ini juga tidak tanpa risiko. Ada kekhawatiran bahwa data pribadi mahasiswa dan staf dapat disalahgunakan oleh pihak kampus atau pihak ketiga. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi di kampus dilindungi oleh kebijakan privasi dan keamanan yang ketat (Lyon, 2014).

              Mengatasi tirani kampus memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Salah satu solusi utama adalah mengembangkan struktur kepemimpinan kampus yang lebih demokratis dan transparan. Misalnya, memperkenalkan mekanisme partisipatif di mana mahasiswa, dosen, dan staf memiliki suara dalam pengambilan keputusan penting seperti pemilihan rektor, penentuan kebijakan akademik, dan alokasi dana (Giroux, 2007). Kemudian penting untuk mengembangkan kebijakan anti-diskriminasi dan anti-bullying yang kuat di kampus. Kampus harus menjadi tempat yang aman bagi semua individu, terlepas dari latar belakang, pandangan politik, atau orientasi seksual mereka. Untuk itu, universitas perlu mengadopsi kebijakan yang melarang segala bentuk diskriminasi dan kekerasan, serta menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif dan rahasia bagi korban (Butler, 2017).

              Kampus perlu memperkuat peran organisasi mahasiswa dan memberi mereka kesempatan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Organisasi mahasiswa harus mampu mengambil peran dalam pembahasan kebijakan kampus dan diberi hak untuk mengajukan pendapat atau keberatan terhadap kebijakan yang dianggap merugikan. Hal ini dapat membantu menciptakan lingkungan kampus yang lebih demokratis dan inklusif (McNay, 1995). Disamping itu universitas harus memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Alat-alat digital dapat digunakan untuk membuat proses pengambilan keputusan lebih terbuka dan dapat diakses oleh semua anggota komunitas akademik. Selain itu, teknologi juga dapat digunakan untuk menyediakan akses yang lebih besar terhadap informasi penting seperti kebijakan kampus, anggaran, dan data terkait lainnya (Jongbloed, 2008). Semua pihak juga perlu mendorong dialog terbuka dan inklusif di kampus.

           Universitas harus menjadi tempat di mana semua pandangan dan pendapat dapat didiskusikan secara bebas dan tanpa rasa takut. Ini dapat dilakukan dengan mengadakan forum-forum diskusi, debat publik, dan kegiatan lainnya yang mempromosikan dialog yang konstruktif dan menghargai perbedaan pendapat (Giroux, 2002). Tirani kampus adalah masalah yang kompleks dan multidimensional, yang berdampak pada kualitas pendidikan dan kesejahteraan civitas akademika. Meski tantangan yang dihadapi tidak mudah, ada banyak cara untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan kampus yang lebih adil dan inklusif. Sehingga penting untuk memahami akar permasalahan, dampak yang ditimbulkannya, dan solusi yang mungkin diambil oleh setiap kampus.