(Dok. Pribadi: Pansel Pembentukan Satgas PPKS UNG)

By. Jumadi Mori Salam Tuasikal

Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di perguruan tinggi mungkin saja dapat menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi jalannya tugas, diantaranya:

Kurangnya Kesadaran dan Pendidikan

Banyaknya anggota komunitas perguruan tinggi yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya PPKS dapat menghambat upaya pencegahan. Kurangnya pendidikan tentang apa yang merupakan kekerasan seksual, bagaimana melaporkannya, dan pentingnya mendukung korban juga dapat menjadi hambatan.

Resistensi atau Ketidakpercayaan

Ada kemungkinan adanya resistensi atau ketidakpercayaan terhadap tim PPKS dari berbagai pihak di perguruan tinggi, termasuk mahasiswa, staf, atau dosen. Hal ini bisa terjadi jika tidak ada kesadaran yang cukup tentang pentingnya PPKS atau mungkin adanya stigma terhadap korban.

Keterbatasan Sumber Daya

Sumber daya terbatas seperti anggaran, personel, dan waktu dapat menjadi kendala serius dalam operasional tim PPKS. Hal ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk menyediakan layanan yang memadai, seperti pelatihan, layanan konseling, atau dukungan hukum bagi korban.

Kepentingan Institusional

Institusi perguruan tinggi dapat dihadapkan pada konflik kepentingan antara melindungi reputasi institusi dan menangani kasus kekerasan seksual secara transparan dan adil. Hal ini dapat menyulitkan proses penanganan kasus kekerasan seksual dengan baik.

Ketidakpastian Hukum

Tantangan hukum seperti ketidakjelasan regulasi atau kebijakan, interpretasi hukum yang berbeda, atau risiko tuntutan hukum dari korban atau pelaku dapat menghambat keefektifan tim PPKS dalam menjalankan tugasnya dengan baik.

Perbedaan Budaya dan Nilai

Perguruan tinggi sering kali memiliki populasi yang beragam budaya dan nilai, yang dapat menciptakan tantangan dalam merumuskan kebijakan yang berlaku untuk semua orang tanpa diskriminasi dan untuk memahami bagaimana kekerasan seksual dipahami di berbagai konteks budaya.

Kurangnya Data dan Pelaporan

Kurangnya data yang akurat tentang insiden kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat menyulitkan upaya evaluasi dan perbaikan kebijakan dan praktik pencegahan. Selain itu, rendahnya tingkat pelaporan juga bisa menjadi masalah serius karena bisa menyebabkan kasus kekerasan seksual tidak terdeteksi atau tidak ditangani dengan serius.

Keterlibatan Media dan Opini Publik

Kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi sering kali menarik perhatian media dan opini publik yang dapat mempengaruhi cara institusi menanggapi kasus tersebut. Hal ini bisa menimbulkan tekanan tambahan terhadap tim PPKS dalam menangani kasus secara adil dan transparan.

Pergeseran Kebijakan Nasional atau Kebijakan Institusional

Perubahan dalam kebijakan nasional atau kebijakan institusional terkait dengan PPKS dapat mempengaruhi cara perguruan tinggi menangani dan melaporkan kasus kekerasan seksual. Hal ini bisa memerlukan penyesuaian dan pelatihan tambahan bagi tim PPKS.

Tekanan Internal dan Eksternal

Tekanan dari berbagai pihak, baik internal (seperti pimpinan universitas, dewan akademik) maupun eksternal (seperti organisasi mahasiswa, LSM, atau masyarakat umum), dapat mempengaruhi keputusan dan respons tim PPKS terhadap kasus-kasus kekerasan seksual.

Dengan mengenali berbagai tantangan ini, tim PPKS di perguruan tinggi dapat lebih siap untuk menghadapinya dan memperbaiki efektivitas mereka dalam melindungi anggota komunitas dari kekerasan seksual serta memberikan dukungan yang dibutuhkan kepada korban.

TETAP SEMANGAT TIM PPKS